Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Serang menertibkan sejumlah lahan parkir liar yang dikelola oleh oknum organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP). Saat petugas menjalankan tugasnya, beberapa anggota ormas tersebut melawan dan menciptakan keributan di lokasi. Warga yang menyaksikan kejadian itu langsung merekamnya dan menyebarkannya ke media sosial.
Keributan itu mendorong pemerintah dan aparat kepolisian untuk menyelidiki lebih dalam. Hasil awal penyelidikan menunjukkan bahwa oknum ormas tersebut telah mengelola lahan parkir secara tidak sah selama bertahun-tahun. Mereka menarik retribusi dari pengendara tanpa izin resmi dan mengantongi keuntungan yang mencapai Rp7 miliar per tahun.
Pemerintah Kota Serang langsung mengambil tindakan. Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah memberikan izin medusa88 alternatif kepada ormas mana pun untuk mengelola parkir. “Kami akan menindak siapa pun yang menyalahgunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.
Polisi kini memeriksa aliran dana dari hasil parkir tersebut. Mereka menduga pihak ormas tidak menyetorkan uang ke kas daerah dan justru menggunakannya untuk kepentingan internal.
Masyarakat meminta pemerintah bertindak tegas dan konsisten menertibkan praktik semacam ini. Warga mengaku resah karena oknum parkir kerap bersikap kasar dan memaksa.
Kasus ini membuka fakta baru tentang praktik pungutan liar di balik nama ormas. Pemerintah dan aparat harus terus mengawasi agar fasilitas umum tidak dikuasai secara ilegal oleh kelompok mana pun.